Jamgadangnews.com,- JAKARTA – Aksi yang dilakukan oleh oknum ASN dengan inisial Pemimpin redaksi alexanews.id, Gusti Gumilar atau yang akrab disapa Junot di Karawang kecaman dari Ketua Umum DPP Pemerhati Jurnalis Siber (PJS), Mahmud Marhaba, Selasa (20/09 /2022).
Kepada jurnalis anggota PJS Mahmud mengungkapkan jika dirinya sangat menyesalkan atas sikap yang kurang manusiawi yang dilakukan oleh ASN kepada wartawan tersebut.
“Ini benar-benar keterlaluan dan tidak berprikemanusiaan,” ungkap Mahmud dengan kesalnya.
meminta kepada semua jurnalis khusus pengurus dan anggota PJS agar bersatu untuk melakukan pembelaan kepada jurnalis yang teraniaya.
“Saya minta agar kita semua bergerak untuk meminta pihak kepolisian memproses ASN yang bertindak kasar hingga menyuruh jurnalis untuk minum air kecing. Ini memang patut dihukum sesuai ketentuan yang ada,” ungkap Mahmud yang juga sebagai ahli pers dari dewan pers itu.
Kepada masyarakat yang merasa dirugikan oleh sebuah pemberitaan yang dilaporkan kepada dewan pers.
“Jangan bertindak sendiri hingga melakukan tindakan kepada jurnalis, ini tidak benar-benar caranya. Jika tidak puas dengan hasil kerja seorang jurnalis silahkan melapor ke dewan pers. Biarlah dewan pers yang memutuskan apakah seorang jurnalis melanggar KEJ atau melanggar UU no.40 tahun 1999 tentang pers,” ungkap Mahmud saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Kini korban telah melaporkan aksi premanisme tersebut ke Polres Karawang dengan nomor laporan STTLP/1749/IX/2022/SPKT.RESKRIM/POLRES KARAWANG/POLDA JAWA BARAT, Senin (19/9/2022) pukul 20:00 WIB malam tadi.
Tindakan ini mendapat dukungan dari Ketua Umum PJS Mahmud Marhaba agar menyerahkan prosesnya ke pihak berwajib. Kita harus menghargai kerja profesional kepolisian.
Biarkan ini berproses, kata Mahmud sambil meminta teman-teman jurnalis mengawal proses ini hingga tuntas.
Pendiri dan mantan Sekjen JMSI itu pun meminta kepada pemerintah daerah di mana ASN tersebut bekerja agar melakukan pendisiplinan dan mencopot oknum tersebut dari jabatannya.
“Inilah prestasi dan mencederai citra pemerintah daerah. Bupati wajib menjatuhkan kepada orang-orang tersebut,” tegas Mahmud saat memberikan melalui HP-nya di Jakarta.
(Bgd/Rl)
