Jamgadang, Bukittinggi – Diskusi Publik Dengan Komisi VIII DPR RI H. John Kenedy Aziz, SH, MH berlangsung hangat membahas anggaran yang berkeadilan.
Diskusi yang dihadiri oleh masyarakat kota Bukittinggi, Pemuda, tokoh masyarakat, remaja mesjid, wartawan PWI, wartawan Pemerhati Jurnalis Siber (PJS), wartawan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), dan wartawan dari organisasi yang ada di Kota Bukittinggi lainnya, serta Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lappan), diadakan di Rumah Syarikat, Jl. Melati, Kota Bukittinggi, Senin (6/2) 2023).
Anggaran yang berkeadilan diharapkan bisa mempercepat pemerataan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusianya, baik di Pusat, Provinsi sampai ke daerah-daerah.
H. John Kenedy Aziz, SH, MH yang biasa di panggil Ajo (ciri khas panggilan orang Pariaman) yang berasal dari Sumatera Barat, Nagari asal Pariaman, salah satu Anggota DPR RI dari Partai Golkar, saat ini mewakili daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat II, meliputi Padang Pariaman, Kota Pariaman, Agam, Lima puluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh.
Komisi VIII DPR RI merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas, bidang :
– Agama
– Sosial
– Kebencanaan
– Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
Komisi VIII DPR RI berdasarkan Keputusan DPR RI tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 tanggal 29 Oktober 2019, memiliki Mitra Kerja sebagai berikut:
– Kementerian Agama;
– Kementerian Sosial;
– Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
– Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
– Badan Amil Zakat Nasional;
– Badan Wakaf Indonesia;
– Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
– Badan Pengelola Keuangan Haji;
Seperti Komisi lainnya, Komisi VIII DPR RI mempunyai tugas dalam bidang:
1. Legislasi (pembentukan undang-undang)
2. Budgeting (anggaran)
3. Pengawasan
Isu yang sedang hangat pada saat ini di Komisi VIII yaitu tentang pembahasan ibadah haji. Dimana Komisi VIII saat ini melakukan kunjungan kerja ke Mekah dan Madinah dalam rangka menghitung ulang biaya jemaah haji di Indonesia.
Dengan begitu banyaknya jemaah haji Indonesia yang berangkat setiap tahunnya mencapai angka 221 ribu jemaah per tahun, dan daftar antrian haji yang begitu panjang mencapai 2.556 juta calon jemaah haji, bahkan daftar tunggu sampai 40 tahun ke depan, serta biaya haji yang sudah tidak relevan lagi, Komisi VIII langsung turun ke lapangan melihat dan menganalisa langsung kondisi real di lapangan.
Saat ini sudah ada lembaga yang mengelola semua hal tentang jemaah haji, yaitu BPKH (Badan Pengelola Keberangkatan Haji). Dana jemaah haji dikelola oleh BPKH secara syariah, menempatkan dan mengelola dana haji berdasarkan sistem syariah, dimana hasilnya akan disubsidi untuk biaya haji jemaah yang akan berangkat haji, sehingga biaya haji di Indonesia masih bisa ditekan sekecil mungkin oleh Pemerintah, dengan harapan semua lapisan masyarakat Indonesia bisa menunaikan Ibadah Haji ke Tanah Suci.
Tentang perubahan biaya ibadah haji yang sedang ditangani oleh Komisi VIII ini, akan diumumkan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 14 Februari 2023 ini, yang sudah melalui mekanisme yang ada dan sudah dipastikan pro rakyat, ujar Jhon Kenedi Aziz.
Kami dari Komisi VIII akan selalu melakukan diskusi dan kunjungan ke masyarakat untuk update permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan sesuai tugas kami, akan berusaha mencarikan solusi secara bersama dengan masyarakat, tutup Jhon Kenedi Aziz.
Banyak hal yang dibahas dalam diskusi kali iini dengan Anggota DPR RI Jhon Kenedy Aziz, dan tidak terasa sudah 2 jam lebih diskusi berlangsung, tanpa terasa Jhon Kenedy Aziz yang rencananya malam ini berangkat ke Jakarta, terpaksa ditunda besok pagi.
Kami sangat berharap Putra Asli minang ini, Jhon Kenedy Aziz, yang biasa dipanggil ajo selalu berkunjung ke daerah dan dapat membantu kami memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda, masyarakat Kota Bukittinggi dan daerah-darrah lainnya yang ada di Sumatera Barat.
(Adju)
