Reses Masa Sidang I Tahun 2025/ 2026 Dapil MKS Bukittinggi (**)
Bukittinggi – Anggota DPRD Bukittinggi menggelar reses masa sidang I Tahun 2025/2026 di daerah pemilihan Mandiangin Koto Selayan (MKS). Kegiatan tersebut digelar di halaman Kantor Camat MKS, Jumat (19/12).
Reses dihadiri anggota DPRD lintas fraksi, di antaranya Fraksi Karya Pembangunan Amrizal dan Berliana Betris, Fraksi Gerindra Shabirin Rahmat dan Yudi Refno, Fraksi NasDem Neni Anita, Fraksi PKS Linda Wardiyanti, serta Fraksi Amanat Sosial Dede Suryadi Harahap, dan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perwakilan Fraksi Karya Kebangsaan, Amrizal, menyoroti pemangkasan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) yang mencapai 50 persen. Ia menyebut fraksinya menolak pemotongan tersebut karena dinilai berdampak langsung ke masyarakat.
“Kami menolak pemotongan pokir. Program pokir sangat membantu masyarakat, baik pembangunan fisik maupun peningkatan SDM. Ini sangat disayangkan,” kata Amrizal yang juga anggota Komisi II DPRD Bukittinggi.
Selain persoalan anggaran, Amrizal menyebut aspirasi masyarakat juga menyangkut masalah sosial kemasyarakatan, layanan kesehatan, DTKS. Peran ninik mamak, anak nagari, serta isu sosial seperti narkoba dan LGBT.
“Kami yakin masyarakat adat di Bukittinggi masih berdiri kokoh. Persoalan sosial bisa diatasi bersama, karena tidak semuanya bisa ditangani oleh pemerintah atau hukum positif saja,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi NasDem, Neni Anita, mengatakan aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian meski kondisi efisiensi anggaran membatasi realisasi program.
“Tentu masyarakat diharapkan memahami kondisi yang ada saat ini,” katanya.
Neni menambahkan, masyarakat juga mengusulkan pengembangan Desa Wisata. Menurutnya, program tersebut tetap akan diupayakan sesuai kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mendorong sektor pariwisata ke depan.
Editor : Khairunas
