Calon Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias pada Press Conference dengan awak media, N
Bukittinggi, JamGadangnews- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bukittinggi menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2024, di Monopoli Hotel & Resort, kota Bukittinggi, Kamis, (09/01/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh, Wakil Wali Kota Bukittinggi, H. Marfendi, partai politik se Kota Bukittinggi, petugas penghubung pasangan calon, Ketua dan anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, stake holder terkait, PPS se Kota Bukittinggi dan lain-lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penetapan calon terpilih ini, berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nonor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Ketua KPU Bukittinggi, Satria Putra, dalam sambutannya mengatakan, berita acara Nomor 5/ TR. 02.7/BA/ 1375/ 2025 Tentang penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Bukittinggi terpilih dalam pemilihan Tahun 2024, diketahui paslon Ramlan- Ibnu meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024 lalu, dengan total suara 31.480 suara, persentase 51,7 persen.
“Kami dari Komisioner KPU Bukittinggi, tepat pada pukul 10.05 WIB akan menetapkan dan menanda tangani calon Wali Kota terpilih Ramlan Nurmatias dan Wakil Ibnu Asis,” ucap Satria Putra dalam rapat terbuka penetapan calon Wali kota dan Wakil Walikota terpilih Bukittinggi.
Sementara itu, pasangan Wali Kota Bukittinggi terpilih H.M. Ramlan Nurmatias dan Ibnu Asis, menuturkan, atas nama Ramlan- Ibnu dan seluruh tim, mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, termasuk kepada rekan- – rekan wartawan dan warga Kota Bukittinggi yang telah menggunakan hak pilihnya, turut menyukseskan Pilkada 2024 lalu.
“Kota ini adalah milik kita semua, perlu kita tata kembali dengan baik dan bagaimana menumbuhkan sebuah kepercayaan orang luar kepada Bukittinggi untuk berwisata itu tujuan utamanya, ujar Ramlan Nurmatias.
Menurutnya, yang tak lupa dipikirkan persoalan ekonomi dan income masyarakat. Pemerintah tidak semua bisa untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakatnya, tentu dengan melihat kemampuan dan aturan yang ada akan dilakukan kedepan.
Disamping itu, lanjutnya, tidak ada lagi pengelompokan, semua lapisan masyarakat berbuat untuk kota, dan berbuat untuk seluruh masyarakatnya. Bagaimana fungsi Kota, bagaimana fungsi pemerintahan supaya apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud.
” Kedepan akan kita lakukan kajian, sesuai dengan visi dan misi yang pernah kami sampaikan pada waktu kampanye tentu harus diwujudkan. Rencana Pembangunan Jangka Pendek ( RPJMD), renja, dan RKPD perencanaan harus jelas sesuai kemampuan,” ungkapnya. (**)
