Beralih dari LPG ke Kompor listrik
Jamgadangnews.com,Jakarta_ Pemerintah terus mematangkan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan energi impor yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Alokasi Rp815,56 miliar Rancangan APBN 2027
Pada Juni 2026 ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara resmi mengajukan usulan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar Rancangan APBN 2027 Untuk merealisasikan program pengadaan kompor listrik induksi secara massal
Bahlil Lahadalia mengatakan Langkah ini diambil menyusul pembengkakan subsidi gas LPG 3 kilogram yang mayoritas pasokannya masih mengandalkan impor dari luar negeri.
Setiap tahunnya, negara harus menguras devisa hingga Rp130 triliun untuk mendatangkan LPG dan beban subsidi energi yang menembus angka
Rp 80 triliun.
Konversi ke kompor induksi dinilai sebagai solusi konkret karena memanfaatkan pasokan listrik domestik milik PT PLN (Persero) yang saat ini tengah mengalami surplus daya.
Target Sasar Jutaan Rumah Tangga
Kementerian ESDM menargetkan pembagian paket kompor listrik gratis yang menyasar sekitar 2 juta hingga 5 juta rumah tangga secara bertahap.
Berbeda dengan uji coba beberapa tahun lalu yang sempat memicu penolakan, skema kali ini akan difokuskan pada masyarakat dengan daya listrik di bawah 900 VA.
Pemerintah memastikan proses penyesuaian daya listrik bagi warga yang menerima manfaat dan tidak akan dipungut biaya tambahan.
Secara teori, jika program ini berhasil berjalan masif, pengeluaran memasak bulanan rumah tangga diklaim bisa menghemat anggaran sekitar 10 hingga 15 persen dibanding menggunakan gas LPG 3kg.
Pro-Kontra di Masyarakat
Meskipun diklaim mampu menghemat biaya memasak, kebijakan ini tetap memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti pemilik warung makan, warteg, menyatakan kekhawatiran terkait fleksibilitas alat masak induksi untuk produksi kuliner skala besar yang membutuhkan panas tinggi dengan cepat.
Selain itu, keandalan pasokan listrik di wilayah luar Pulau Jawa juga menjadi catatan kritis bagi para pengamat.
Infrastruktur jaringan listrik harus dipastikan prima agar aktivitas domestik warga tidak lumpuh saat terjadi pemadaman listrik secara mendadak.
Pemerintah menegaskan bahwa program konversi ini perlu Evaluasi teknis dan pemetaan data penerima subsidi yang akurat guna memastikan transisi energi dari dapur rumah tangga ini dapat berjalan tepat sasaran.
Tidak akan berjalan terburu-buru, dan tentunya tanpa membebani daya beli masyarakat kelas bawah. (Yopi)
Penulis : Yopi
Editor : Yopi Herdiansyah
Follow WhatsApp Channel jamgadangnews.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
