Bukittinggi, Jamgadangnews- Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) 2026-2045.
Kegiatan itu berlangsung di Aula Balai Kota Bukittinggi, Jumat (8/5/2026).
Wali Kota Bukittinggi melalui Asisten Administrasi Umum Setdako Bukittinggi, Syafnir, mengatakan penyusunan RIPPARDA dilakukan setelah berakhirnya dokumen periode 2020-2025. Menurutnya, sektor pariwisata menjadi salah satu unggulan daerah yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
“Perencanaan strategis seperti RIPPARDA tentu mengacu pada analisis SWOT dan RPJPD yang telah disusun. Bukittinggi memiliki kekuatan karena berada di posisi strategis dan sudah memiliki brand image yang kuat secara nasional maupun internasional,” kata Syafnir.
Ia menjelaskan, melalui FGD tersebut Pemko Bukittinggi berharap dokumen RIPPARDA tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi pedoman pembangunan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan selama 20 tahun ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi, Rofie Hendria, menyebut dokumen RIPPARDA nantinya akan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi.
Menurutnya, penyusunan RIPPARDA telah masuk dalam program legislasi perda triwulan ketiga. Dokumen itu ditargetkan disampaikan ke DPRD Kota Bukittinggi pada September 2026 untuk dibahas hingga ditetapkan menjadi perda.
“Kami berharap FGD perdana ini menjadi wadah masukan untuk penyempurnaan RIPPARDA sebelumnya, agar pembangunan pariwisata Bukittinggi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung visi misi daerah serta tetap selaras dengan filosofi adat dan budaya Minangkabau,” ujarnya.
Penulis : Eri JM
Editor : Team JG
